BANJARBARU - Aditya Mufti Ariffin satu calon walikota di Pilkada Banjarbaru 2024 merasa heran ketika program Pemko Banjarbaru dituduh lawannya sebagai kampanye Aditya-Habib Abdullah. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Gedung PPP Banjarbaru Jl Garuda Banjarbaru, Rabu (30/10/2024).
Uniknya pelapor dugaan pelanggaran itu ialah Wartono mantan pasangan Aditya yang kini berkontestasi juga sebagai calon wakil walikota, mendampingi Lisa Halaby sebagai calon walikota.
Ironisnya, laporan pelanggaran kampanye Wartono disampaikan ke Bawaslu Provinsi Kalsel, yang notabene ialah pengawas Pilkada Cagub/cawagub Kalsel 2024. "Semestinya soal ini mestinya wilayah Bawaslu Banjarbaru," ujar putra tokoh Banua H Rudy Ariffin ini.
Menurutnya secara formil dan materil laporan Wartono ke Bawaslu Kalsel tidak berdasar, begitu juga upaya permintaan klarifikasi dari Bawaslu Kalsel ke Aditya cacat hukum.
Jauh sebelum adanya Pilkada Serentak 2024, Aditya yang adalah Walikota Banjarbaru dan juga Wartono sebagai Wakil Walikota Banjarbaru (dilantik 26 Februari 2021) memang dikenal menjalankan visi misi dengan tagline Juara artinya Maju, Agamis dan Sejahtera.
Kemudian, berbagai program inovasi sejumlah instansi dalam pembangunan Banjarbaru dianggap pelapor sebagai kampanye terselubung yang bisa merugikan paslon lain. Padahal, hal itu masih lumrah di mana rancangan pembangunan memang mesti selaras dengan visi misi pemenang Pilkada.
Bahkan sejatinya pada program angkutan Juara kemudian bakul Juara jelas kalau Wartono pun ikut terlibat dalam kegiatan launching. Dari sini program inovasi Kota Banjarbaru tidak ada sama sekali merugikan pihak lain, sebab baik Aditya maupun Wartono sama-sama berstatus petahana dalam Pilkada Banjarbaru meski berbeda kubu.
"Kali ini pun tagline kami Kerja Nyata Semakin Juara masih dalam batas kewajaran karena visi misi paslon disyaratkan KPU mesti selaras dengan RPJPD Banjarbaru," ungkap Aditya prihatin.
Lain halnya ketika peluncuran program cuma parpol pendukung saja yang hadir dan atribut parpol yang tampil. Justru Aditya dan Wartono selalu hadir statusnya sebagai pemimpin daerah dalam berbagai kegiatan peluncuran program yang digelar sejumlah instansi baik Dishub, Dinsos dan lain-lainnya. Bahkan, sebelum cuti 24 September 2024 semua biasa-biasa saja dan masih dalam kewajaran.
Justru laporan Wartono ke Bawaslu Kalsel terkait program-progam Pemko Banjarbaru tersebut dilakukan sudah agak jauh dari penetapan paslon, yakni 21 Oktober 2024.
"Jika benar berbagai inovasi instansi itu justru merugikan pihak Lisa Halaby-Wartono mestinya LSI merilis penurunan elektabilitas mereka. Tapinya nyatanya mereka yang asalnya cuma 22 sekian persen malah naik menjadi 35 persen sekian. Dan malah persentase kami yang cenderung stagnan masih kisaran 55 persen," ucapnya datar.
Aditya-Habib Abdullah disinyalir memang beberapa kali dijegal. Seperti ada upaya memborong hampir seluruh parpol parlemen dengan harga fantastis agar Aditya tak bisa maju bertarung. Di detik terakhir, Aditya terselamatkan oleh seorang mahasiswa yang menang dalam gugatan ke MK, di mana parpol di luar parlemen pun punya hak mengusung paslon.
Komentar